“Jika benar pemilik media sampai ikut campur dalam urusan mutasi pejabat, maka publik wajar curiga. Apakah media ini masih berfungsi sebagai pilar demokrasi, atau justru sudah jadi alat tawar-menawar politik?” tambah Akril.
Laporan resmi yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga, termasuk media, dalam skema Pokir titipan. Visioner Indonesia menegaskan, persoalan ini bukan hanya soal DPRD, melainkan juga soal aktor eksternal yang ikut bermain.
“Publik berhak tahu siapa saja yang terlibat. Kami mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan lobi yang dilakukan pemilik media HS. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan karena dampaknya bisa merusak marwah pers sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” pungkasnya.
Kini, dugaan keterlibatan media HS dan pemiliknya menjadi bahan perbincangan hangat. Jika terbukti benar, kasus ini tidak hanya memperlihatkan praktik kotor Pokir titipan, tetapi juga membuka tabir tentang bagaimana media bisa berubah menjadi alat lobi yang mengintervensi kebijakan pemerintah daerah.
