LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengisyaratkan adanya upaya campur tangan terhadap demokrasi Inggris setelah Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengaitkan kematian remaja Inggris Henry Nowak dengan isu migrasi massal.
Pernyataan tersebut muncul setelah Vance menulis di media sosial X bahwa Henry Nowak masih hidup apabila para elite Eropa dalam beberapa generasi terakhir mampu melawan apa yang disebutnya sebagai “invasi massal migran” dan politik kebencian terhadap diri sendiri.
Menanggapi hal tersebut, kantor Perdana Menteri Inggris tidak menyebut nama Vance secara langsung, namun menegaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir terdapat pihak-pihak yang berupaya mencampuri demokrasi Inggris dan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Kelompok keluarga Nowak sedang berduka atas pembunuhan tragis Henry. Mereka telah menyatakan tidak ingin kematiannya digunakan untuk menciptakan perpecahan, kebencian, atau ketegangan lebih lanjut. Keinginan mereka harus dihormati,” demikian pernyataan juru bicara Downing Street.
Kasus Henry Nowak memicu perhatian luas publik Inggris setelah beredar rekaman yang menunjukkan petugas kepolisian memborgol korban saat berada dalam kondisi kritis akibat luka tusuk. Pelaku, Vickrum Digwa, yang lahir di Inggris dan berasal dari keluarga Sikh, sebelumnya menuduh korban melakukan pelecehan rasial sebelum akhirnya terbukti bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 21 tahun.
Sejak putusan pengadilan dijatuhkan, sejumlah tokoh konservatif dan sayap kanan di Amerika Serikat menjadikan kasus tersebut sebagai bahan kritik terhadap kebijakan Inggris. Bahkan, Departemen Luar Negeri AS menyebut peristiwa itu sebagai contoh “kemunduran peradaban” di Inggris.
Dalam unggahan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa “indoktrinasi ideologis” dan “penegakan hukum dua standar” merupakan gejala kemunduran yang harus ditolak oleh negara-negara Barat.
Meski menerima ucapan belasungkawa dari pemerintah Amerika Serikat, Starmer menolak tudingan bahwa sistem kepolisian dan peradilan Inggris menerapkan standar ganda. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum di Inggris bekerja tanpa rasa takut maupun keberpihakan.
