KENDARI – Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi terpadu terhadap dugaan permasalahan pengelolaan limbah cair di RS Hermina Kendari.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan berupa genangan cairan yang diduga berasal dari saluran pembuangan rumah sakit, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan.
Ketua AP2 Sultra, Fardin Nage, menegaskan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban mengelola limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar teknis dan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.
“Rumah sakit bukan hanya berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan setiap limbah cair yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu. Apabila terdapat indikasi kebocoran, pembuangan tanpa pengolahan, atau kegagalan fungsi IPAL, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang wajib diusut secara profesional dan transparan,” tegas Fardin.
AP2 Sultra menilai dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium oleh instansi yang berwenang. Karena itu, mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem IPAL, jaringan pembuangan limbah, serta kepatuhan RS Hermina Kendari terhadap seluruh ketentuan pengelolaan limbah medis dan limbah cair.
Menurut AP2 Sultra, pengawasan terhadap rumah sakit tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berbasis bukti ilmiah melalui pemeriksaan kualitas air limbah, evaluasi operasional IPAL, serta verifikasi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan.
