Akril juga meminta agar berbagai dugaan yang berkembang di ruang publik tidak dijadikan dasar untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Apabila terdapat bukti, biarkan aparat penegak hukum yang menguji dan menilainya. Namun jika hanya dibangun di atas asumsi atau spekulasi, maka hal itu berpotensi mencederai prinsip keadilan serta merugikan nama baik pihak yang bersangkutan,” jelasnya.
Menurut Akril, independensi aparat penegak hukum harus dijaga dari segala bentuk tekanan opini publik maupun kepentingan politik. Ia meyakini KPK akan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Visioner Indonesia juga mengajak media massa untuk terus menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan berorientasi pada fakta sehingga tidak memicu penghakiman di ruang publik sebelum adanya kepastian hukum.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. Hormati proses hukum, percayakan kepada lembaga yang berwenang, dan mari bersama-sama menjaga stabilitas daerah agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” tutup Akril.
