“Yang paling menentukan adalah tindak lanjut di lapangan. Program harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat, terutama calon pekerja migran di daerah-daerah kantong penempatan,” katanya.
Ia menilai koordinasi antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah, BP3MI, dinas tenaga kerja hingga pemerintah desa, harus diperkuat agar pelayanan kepada calon pekerja migran berjalan efektif dan terintegrasi.
Selain itu, persoalan sinkronisasi data juga perlu menjadi perhatian serius. Ketidaksesuaian data antar lembaga selama ini sering menyebabkan informasi layanan resmi tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat, sehingga masih membuka ruang bagi praktik percaloan dan penempatan ilegal.
Visioner Indonesia menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut guna memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah. Namun pengawasan publik tetap diperlukan agar seluruh kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menghasilkan manfaat yang nyata bagi pekerja migran Indonesia,” pungkasnya
