JAKARTA — Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2026–2028, La Ode Hasidar Hasiri, S.Pd., M.Pd., menawarkan gagasan “HMI Reborn” sebagai arah pembaruan organisasi dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
Gagasan tersebut menekankan pentingnya modernisasi gerakan HMI tanpa meninggalkan nilai dasar perjuangan, tradisi intelektual, serta identitas keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.
Menurut La Ode Hasidar, perubahan lingkungan sosial, perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, dinamika ekonomi, hingga persaingan global menuntut HMI untuk melakukan pembaruan dalam pola gerakan dan tata kelola organisasi.
“HMI Reborn tidak berarti HMI harus dilahirkan kembali atau meninggalkan sejarahnya. Justru HMI Reborn adalah gagasan untuk memperbarui cara organisasi menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai dasar yang selama ini menjadi identitas HMI,” ujarnya.
Ia menilai, HMI tidak cukup hanya mengandalkan pola gerakan konvensional. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru dalam pembentukan opini publik dan penyebaran pengetahuan sehingga harus dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan organisasi.
Modernisasi tersebut, kata dia, dapat diterapkan melalui digitalisasi administrasi organisasi, pengelolaan data kader, publikasi kajian, pengembangan ruang diskusi digital, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung riset dan pendidikan kader.
Namun, ia menegaskan bahwa teknologi tetap hanya merupakan instrumen.
“Teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah manusianya. HMI harus melahirkan kader yang mampu menggunakan teknologi, tetapi tidak dikendalikan oleh teknologi,” katanya.
Karena itu, La Ode Hasidar mendorong agar kader HMI diperkuat dengan kemampuan berpikir kritis, membaca data, berkomunikasi, melakukan riset, serta memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
HMI dan Asta Cita
Dalam gagasannya, La Ode Hasidar juga menempatkan Asta Cita sebagai salah satu konteks penting yang perlu dibaca oleh HMI.
Menurutnya, agenda pembangunan nasional tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai sesuatu yang harus diterima atau ditolak. HMI memiliki tradisi intelektual dan independensi untuk membaca kebijakan pemerintah secara kritis, objektif, dan konstruktif.
“Jika sebuah kebijakan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, HMI harus mampu memberikan apresiasi. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, HMI harus berani menyampaikan kritik,” ujarnya.
Namun, ia menilai kritik HMI ke depan harus berkembang dari sekadar penolakan menuju kritik yang berbasis kajian dan menawarkan solusi.
Menurutnya, HMI perlu memperkuat posisi sebagai gerakan intelektual yang mampu menghasilkan kajian, rekomendasi, dan gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Kontrol sosial yang lebih matang adalah mampu menjelaskan mengapa sebuah kebijakan bermasalah dan menawarkan alternatif penyelesaiannya,” tegasnya.
Dorong HMI Jadi Pusat Produksi Pengetahuan
La Ode Hasidar juga menyoroti pentingnya penguatan tradisi intelektual di tubuh HMI. Ia menilai gerakan mahasiswa tidak boleh hanya kuat dalam mobilisasi massa, tetapi juga harus memiliki kemampuan memproduksi pengetahuan.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan salah satu instrumen perjuangan mahasiswa, tetapi persoalan bangsa membutuhkan solusi yang lebih panjang melalui riset, kajian dan gagasan kebijakan.
“HMI perlu memperkuat dirinya sebagai gerakan intelektual. Kader HMI harus mampu menghasilkan kajian dan gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
