Kasubdit III Tipikor Kompol Nico Darutama menjelaskan bahwa angka Rp11 miliar merupakan nilai dana yang dipersoalkan, sedangkan besaran kerugian negara belum dapat dipastikan sebelum hasil audit diperoleh.
“Saya tidak tahu jumlah penggelapannya berapa. Ada dana Rp11 miliar begitu saja. Untuk jumlah penggelapannya harus diaudit,” ujar Nico Darutama.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai kerugian negara dalam perkara tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan total dana yang sedang dipersoalkan.
Akankah Kejaksaan Kembali Menelusuri Kasus KONI Sultra?
Munculnya kembali perhatian terhadap nama-nama yang pernah berada dalam struktur organisasi KONI Sultra periode 2019–2023 memunculkan pertanyaan publik mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyimpangan dana tersebut.
Apakah seluruh pihak yang pernah berada dalam struktur kepengurusan KONI pada periode tersebut telah dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan? Bagaimana perkembangan hasil audit terhadap dana Rp11 miliar yang pernah dipersoalkan?
Pertanyaan lainnya, apakah terdapat perkembangan baru yang dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman kembali terhadap perkara tersebut?
Namun, transparansi penanganan perkara tetap menjadi tuntutan publik. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan, diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana KONI Sultra tersebut.
Publik tentu berharap tidak ada persoalan hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Jika ditemukan bukti dan fakta baru, proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Kini pertanyaannya, bagaimana perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana KONI Sultra senilai Rp11 miliar tersebut? Akankah aparat penegak hukum kembali membuka dan mendalami perkara ini hingga tuntas?












