News  

Aksi Jilid II, JATI Resmi Laporkan Bupati Muna Barat ke Kejagung dalam Kasus Tata Kelola Nikel

JAKARTA – Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) resmi melaporkan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam persoalan tata kelola pertambangan nikel serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Laporan itu diserahkan setelah JATI menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung Kejagung RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah tersebut menjadi bentuk desakan agar aparat penegak hukum memperluas pendalaman perkara yang saat ini ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

banner 728x90

Jenderal Lapangan JATI, Alwin Hidayat, mengatakan laporan pengaduan masyarakat tersebut telah diterima melalui Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kejagung RI dengan Nomor Pengaduan 001/B/JATI/XI/2026.

Menurut Alwin, laporan tersebut memuat sejumlah informasi dan dugaan yang dinilai perlu ditindaklanjuti penyidik, khususnya terkait hubungan korporasi dan aktivitas perusahaan pertambangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tata kelola nikel.

“Kami meminta Kejaksaan Agung melakukan pendalaman secara menyeluruh. Jangan sampai ada aspek hukum yang terlewat, terutama terkait struktur perusahaan, aktivitas pertambangan, serta kemungkinan aliran dana yang perlu ditelusuri,” ujar Alwin.

JATI menilai pemeriksaan terhadap La Ode Darwin perlu dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejaknya dalam struktur manajemen perusahaan pertambangan sebelum menjabat sebagai kepala daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun organisasi tersebut, La Ode Darwin disebut pernah menduduki posisi strategis sebagai direktur di PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO) dalam rentang 2019 hingga 2023. Nama yang bersangkutan juga disebut tercatat dalam data kepengurusan perusahaan hingga 2024.

Kedua perusahaan tersebut menjadi perhatian JATI karena diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan korporasi yang tengah disorot dalam penyidikan perkara tata kelola pertambangan nikel. Jaringan tersebut dikaitkan dengan tersangka Arif Kurniawan, Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR).

Baca juga:  Visioner Indonesia Dukung Inisiatif PT Timah dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Bekas Tambang

Dalam perkara yang sama, penyidik Jampidsus sebelumnya dikabarkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT AMINDO di Sulawesi Tenggara serta beberapa lokasi perkantoran di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, JATI meminta penyidik tidak hanya berfokus pada perubahan jabatan atau pengunduran diri dari struktur perusahaan, tetapi juga menelusuri kebijakan, transaksi, dan aktivitas korporasi selama periode kepengurusan yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *