Visioner Indonesia 45: Bahlil Jangan Gentar Hadapi Serangan Digital, Kedaulatan Energi Harus Tetap Jadi Prioritas Negara

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. Foto: BPMI Setpres/Unggahan Akun Medsos @sekretariat.kabinet

JAKARTA – Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah, meminta pemerintah tetap konsisten menjalankan agenda penguatan kedaulatan energi nasional di tengah berbagai polemik dan sorotan yang belakangan mengarah kepada Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.

Akril menilai, pembenahan sektor energi dan sumber daya alam bukan perkara sederhana. Ada banyak kepentingan ekonomi yang saling bersinggungan, terutama dalam perdagangan gas, batu bara, mineral, hingga pengelolaan industri hilirisasi.

banner 728x90

Menurutnya, ketika pemerintah mulai mendorong perubahan tata kelola dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi, sudah sewajarnya muncul perdebatan. Namun, perdebatan tersebut tidak boleh membuat pemerintah kehilangan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

“Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Jangan sampai kita hanya bangga memiliki sumber daya alam, tetapi dalam praktiknya justru pihak lain yang lebih banyak menikmati keuntungan. Pemerintah harus berani mengambil langkah agar kekayaan tersebut benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bangsa,” kata Akril.

Ia berpandangan, Bahlil memiliki posisi strategis dalam mendorong agenda tersebut. Karena itu, menurut Akril, masyarakat perlu melihat kebijakan yang sedang dijalankan secara lebih utuh, bukan hanya terpancing oleh berbagai potongan informasi dan perdebatan yang berkembang di media sosial.

Akril juga menyinggung maraknya konten bernada negatif yang menjadikan Bahlil sebagai sasaran kritik di ruang digital. Ia tidak mempersoalkan kritik terhadap pejabat publik, tetapi mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi pembentukan opini yang mengabaikan fakta.

“Kalau memang ada kebijakan yang salah, silakan dikritik. Kalau ada persoalan, buka datanya dan sampaikan kepada publik. Tetapi jangan sampai masyarakat terus disuguhi narasi negatif tanpa penjelasan yang lengkap. Kita harus bisa membedakan kritik yang membangun dengan informasi yang berpotensi menyesatkan,” ujarnya.

Baca juga:  Kolaborasi Dispar, Perumda, ASTINDO, dan APKULINDO Sulap Kawasan MTQ Jadi Pusat UMKM dan Ekonomi Kreatif

Lebih lanjut, Akril menilai sektor energi merupakan salah satu bidang yang memiliki nilai ekonomi dan kepentingan bisnis sangat besar. Perubahan kebijakan tentu dapat membawa konsekuensi terhadap pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam rantai perdagangan dan distribusi komoditas strategis.

Karena itu, ia meminta setiap dugaan adanya kepentingan bisnis di balik polemik yang berkembang ditelusuri secara objektif. Ia menegaskan, tidak tepat menunjuk pihak tertentu tanpa bukti, tetapi kepentingan ekonomi dalam sektor energi juga tidak boleh diabaikan dari ruang kajian publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *