JAKARTA – Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (Kamasta) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Jumat (13/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Kejagung mengusut dugaan keterkaitan Heri Asiku dengan PT Apollo Nikel Indonesia (PT ANI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Melalui Ramadhan, Kamasta meminta Kejagung tidak hanya melakukan penggeledahan terhadap perusahaan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas, kepemilikan, serta pengelolaan perusahaan tambang yang masuk dalam penyidikan.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung agar tidak berhenti pada penggeledahan kantor perusahaan. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa secara profesional dan transparan, termasuk Heri Asiku,” tegas Ramadhan.
Menurutnya, penyidik perlu mendalami struktur kepemilikan perusahaan, hubungan afiliasi, hingga dugaan aliran keuntungan untuk mengungkap secara utuh perkara yang tengah ditangani Kejagung.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar korporasi atau orang-orang tertentu. Jika memang terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diperiksa tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Kamasta juga mendesak Kejagung mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
“Apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan memenuhi ketentuan hukum, kami mendesak agar segera dilakukan penetapan tersangka dan penangkapan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau pengaruh,” lanjut Ramadhan.
Siapkan Aksi Demonstrasi di Kejagung
Rencana demonstrasi pada Jumat (13/11/2026) menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penanganan perkara pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kamasta menyatakan aksi tersebut ditujukan untuk memberikan tekanan moral kepada Kejagung agar segera menindaklanjuti dugaan keterkaitan PT ANI dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai keterangan.
“Kami akan turun langsung ke Kejaksaan Agung pada Jumat, 13 November 2026. Aksi ini merupakan bentuk tekanan agar Kejagung tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera memeriksa Heri Asiku,” tegas Ramadhan.
Ia menambahkan, Kamasta akan membawa sejumlah tuntutan agar penyidikan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Kami meminta Kejagung mengusut perkara ini secara menyeluruh. Apabila ditemukan bukti dan unsur pidana yang cukup, segera lakukan tindakan hukum, termasuk mengamankan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tutupnya.
