Ia mengungkapkan bahwa dalam forum klarifikasi tersebut, dirinya hanya diberi kesempatan membacakan kronologi kerja PPKD sejak awal terbentuk. Ketika hendak membacakan surat klarifikasi resmi beserta lampiran bukti pendukung, Desk Pilkades tidak mengizinkan tanpa penjelasan yang jelas.
Rahmat juga menyoroti substansi surat rekomendasi Desk Pilkades yang dinilainya tidak mencantumkan dokumen bukti yang telah diserahkan PPKD sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, Desk Pilkades dinilai tidak memiliki sikap tegas terhadap keberadaan dua versi pengumuman PPKD yang sebelumnya sempat dinyatakan sah dalam forum rapat.
“Surat klarifikasi lengkap beserta bukti yang kami kirim sejak 15 Januari 2026 tidak dihadirkan dalam rapat. Bahkan saat saya cek tanggal 20 Januari, surat itu masih berada di meja Ketua Desk Pilkades,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Desk Pilkades tidak bekerja secara profesional dan berpotensi tendensius dalam menyikapi polemik Pilkades PAW Masalili.
“Kalau proses klarifikasi saja tidak dibuka secara adil, maka wajar jika rekomendasi dan keputusan Desk Pilkades dipertanyakan secara substansi,” pungkasnya.
