JAKARTA— Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan disebut mewariskan beban utang hingga Rp118 triliun. Proyek prestisius yang digagas di masa pemerintahannya itu kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek tersebut tidak akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ditemui di kawasan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 27 Oktober 2025, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Menkeu Purbaya.
“Itu kewenangan pemerintah. Saya enggak mau jawab,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Jokowi kemudian menjelaskan kembali tujuan awal pembangunan proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa kereta cepat dibangun bukan semata untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan untuk menjawab persoalan kronis kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), hingga Bandung.
“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama,” kata Jokowi.
Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, sementara untuk kawasan Jabodetabek dan Bandung bisa menembus lebih dari Rp100 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal terpadu seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.
“Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial social return on investment,” tegas Jokowi.
