KENDARI – Penyelidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak hanya menyisakan persoalan perizinan dan aktivitas produksi. Struktur kepemilikan saham, pergantian direksi, hingga pihak yang mengendalikan perusahaan tambang juga menjadi aspek penting yang perlu ditelusuri Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Arga Morini Indah (AMI). Berdasarkan data sistem MinerbaOne, perusahaan tersebut memiliki empat badan usaha sebagai pemegang saham dengan total kepemilikan 100 persen.
Keempat pemegang saham tersebut adalah PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 persen, PT Daidan Grup Indonesia 28 persen, PT Virtue Dragon Nickel Industry 24 persen, dan PT Rowan Sukses Investama sebesar 20 persen.
PT AMI juga tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas nikel dengan luas wilayah 2.834,96 hektare di Kabupaten Buton Tengah.
Data MinerbaOne turut mencatat empat nama dalam kepengurusan perusahaan, yakni Mingdong Zhu sebagai Komisaris, Radhitya Dwiandhika S sebagai Direktur, A. Fachruz Zaman sebagai Direktur Utama, dan Xu Shaotang sebagai Direktur. Masa jabatan mereka tercatat mulai 24 Juli 2024 hingga 24 Juli 2029.
Riwayat Pengurus Sebelumnya Perlu Dibuka
Di balik susunan kepengurusan terbaru tersebut, terdapat informasi mengenai riwayat jabatan sejumlah pihak yang pernah berada dalam struktur perusahaan tambang di Sultra.
Berdasarkan data yang diperoleh, Bupati Muna Barat berinisial DW disebut pernah menjabat sebagai Direktur PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMID) pada periode 2019–2024.
DW sebelumnya menyatakan telah meninggalkan perusahaan sejak 2023, setelah dirinya maju dalam kontestasi Pilkada Muna Barat.
Dalam pemberitaan SultraAktual.id, DW menyampaikan:
“Kalau itu urusan yang lain-lain, saya itu sejak 2023 sudah tidak di sana, sudah tidak di perusahaan itu, itu urusan manajemen lah itu.”
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu dicocokkan dengan akta perubahan perusahaan, data administrasi badan hukum, serta dokumen pengangkatan dan pemberhentian direksi.
Penelusuran kronologi menjadi penting untuk membedakan pihak yang pernah menjabat, pihak yang masih menjabat, dan pihak yang memiliki kewenangan pengendalian perusahaan.
Enam Perusahaan Masuk dalam Pengungkapan Kejagung
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang disebut terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK), Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR), yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Enam perusahaan tersebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang dijalankan melalui holding PT DDA bersama LEI.
