JAKARTA – Penggunaan anggaran negara untuk jasa publikasi dan promosi melalui media sosial menjadi sorotan setelah Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pemerintah senilai Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Kontrak tersebut melibatkan dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam siaran pers bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar, ICW membeberkan sejumlah paket pengadaan jasa publikasi yang bersumber dari anggaran negara.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikutip ICW, Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024. Sementara KKP mengontrak tiga paket pekerjaan dalam periode 2025–2026.
Rincian pengadaan di Kemendikbudristek meliputi Rp452,6 juta untuk penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, Rp205,8 juta untuk Instagram Reels, Rp575,6 juta untuk Instagram Story, serta Rp144,4 juta untuk konten TikTok.
Selain itu, terdapat anggaran Rp2,5 miliar untuk layanan kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan atau event attendance.
Sementara itu, KKP tercatat memiliki tiga paket kontrak dengan nilai masing-masing Rp3,6 miliar. Total anggaran dari kementerian tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja pemerintah, terutama ketika kebijakan efisiensi anggaran tengah diterapkan dan sejumlah sektor pelayanan publik turut merasakan dampaknya.
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan uang negara.
