Penyidik Jampidsus juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor perusahaan tambang di Kendari dan Buton Tengah.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra.
Namun, keterkaitan PT Arga Morini Indah dalam data MinerbaOne dengan perusahaan yang disebut dalam perkara Kejagung masih perlu dibuktikan melalui dokumen dan keterangan resmi. Kesamaan singkatan AMI tidak cukup untuk memastikan identitas maupun hubungan kedua badan usaha.
Audit Forensik Korporasi Periode 2017–2025
Mencermati perkembangan perkara tersebut, Kejagung perlu menelusuri riwayat korporasi secara menyeluruh, khususnya periode 2017–2025.
Audit forensik terhadap struktur perusahaan diharapkan dapat mengungkap:
- Siapa saja yang pernah menjabat sebagai direktur dan komisaris.
- Kapan terjadi perubahan susunan pengurus.
- Siapa pemegang saham pada setiap periode.
- Siapa pemilik manfaat akhir atau beneficial owner.
- Siapa yang memiliki kendali terhadap keputusan operasional dan keuangan.
- Ke mana aliran keuntungan dari kegiatan pertambangan disalurkan.
Keterbukaan riwayat direksi dan komisaris juga penting agar publik dapat memahami perubahan struktur perusahaan sejak awal aktivitas pertambangan hingga periode yang sedang diselidiki.
Jangan Berhenti pada Nama yang Sudah Muncul
Penelusuran perkara tambang nikel di Sulawesi Tenggara membutuhkan pemetaan hubungan antarkorporasi secara komprehensif.
Pergantian direksi tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya hubungan bisnis atau pengendalian sebelumnya. Sebaliknya, seseorang yang pernah menjabat dalam perusahaan juga tidak otomatis memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Karena itu, penyidik perlu menguji seluruh dokumen korporasi, transaksi keuangan, perizinan, dan hubungan kepemilikan untuk mengetahui pihak-pihak yang benar-benar memiliki peran dalam aktivitas pertambangan.
Pertanyaan besarnya: siapa pengendali sebenarnya di balik perusahaan-perusahaan tambang nikel tersebut, siapa yang menikmati keuntungan, dan bagaimana perubahan struktur perusahaan berlangsung sepanjang 2017–2025?
Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan dapat membantu mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara secara lebih utuh.
Catatan redaksi: Informasi mengenai riwayat jabatan DW dan hubungan antarkorporasi masih memerlukan verifikasi dokumen resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan.
