Ia menambahkan, UF merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Direktur RSUD Konawe Kepulauan. Menurutnya, status seseorang sebagai pejabat publik tidak menghilangkan hak atas perlindungan nama baik dan privasi.
Ayub juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang menyentuh kehidupan rumah tangga seseorang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengingat UF diketahui telah memiliki istri dan keluarga.
Atas persoalan tersebut, FORPEPMA Indonesia mengajak insan pers untuk mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional, khususnya verifikasi informasi, keberimbangan pemberitaan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan hak jawab.
FORPEPMA menegaskan bahwa masyarakat perlu memisahkan antara fakta, dugaan, dan opini agar tidak terjadi penghakiman di ruang publik sebelum persoalan memperoleh kejelasan.
“Kami tidak ingin ruang publik dipenuhi informasi yang belum terkonfirmasi. Mari kedepankan fakta, hormati privasi, dan berikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya,” tutup Ayub.
