“Seorang pejabat pengadaan memegang peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Jika moralnya diragukan, maka posisinya tidak lagi layak untuk dipertahankan,” lanjut Aswan.
Sebagai bentuk keseriusan, Gerak Indonesia menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi dengan massa dalam jumlah besar sebagai tekanan moral terhadap pemerintah daerah agar segera bertindak tegas.
Tidak hanya itu, organisasi ini juga membuka saluran pengaduan publik bagi masyarakat yang memiliki informasi atau pengalaman terkait dugaan penyalahgunaan wewenang maupun perilaku tidak etis oleh aparatur sipil negara di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Kita tidak bisa membiarkan preseden buruk ini terus berlangsung. Pemerintah daerah harus menjadi teladan dan bertindak cepat dalam menjaga marwah birokrasi,” pungkas Aswan.
