JAKARTA — Aliansi Pemuda Pemerhati Hukum Indonesia (APPHI) menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan Owner PT Cinta Jaya.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Ardiansyah, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI diminta segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan tersebut.
Ardiansyah membeberkan bahawa Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus fungsi kontrol sosial terhadap aktivitas pertambangan PT Cinta Jaya yang beroperasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Pihaknya menyoroti dua persoalan utama, yakni perlunya penelusuran aparat penegak hukum terhadap dugaan TPPU yang menjadi tuntutan serta pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dokumen RKAB perusahaan.
Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga berwenang, bukan sekadar diterima sebagai aspirasi administratif.
“Kami mendesak Kejegung menindaklanjuti dugaan TPPU yang menjadi dasar tuntutan kami melalui pemeriksaan objektif. Kami juga minta ESDM segera lakukan evaluasi, tinjau kembali RKAB PT Cinta Jaya”, terang Ardiansyah saat Audensi usai menyampaikankan orasinya.
Lebih lanjut, pihaknya secara khusus meminta Kejaksaan Agung RI melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Owner PT Cinta Jaya guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana yang menjadi perhatian dalam tuntutan aksi.
