Di sisi lain, Kementerian ESDM didesak tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian RKAB PT Cinta Jaya dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan aspek administrasi, teknis, operasional, serta kewajiban perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ardiansyah menilai, pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pertambangan harus dijalankan secara konsisten. Terlebih, pengelolaan sumber daya alam menyangkut kepentingan publik dan harus memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.
Ia juga meminta Kementerian ESDM memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan, sehingga terdapat kepastian bahwa tuntutan masyarakat benar-benar diproses sesuai kewenangan dan mekanisme hukum.
“Kami tegaskan bahwa kami tidak bermaksud untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong adanya pemeriksaan dan evaluasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan” tegasnya.
Pada prinsipnya, pihaknya ingin memastikan bahwa tata kelola pertambangan berjalan sesuai aturan. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap proses pengawasan maupun penegakan hukum.
Dengan demikian, APPHI berharap Kejaksaan Agung RI dan Kementerian ESDM segera merespons tuntutan tersebut secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
“Tentunya ya seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah”, pungkasnya.
