Organisasi yang kerap mengawal persoalan hukum ini juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. AMPUH mendorong penguatan peran Inspektorat, peningkatan transparansi anggaran, serta pengawasan partisipatif masyarakat untuk mencegah munculnya kepala daerah korup di masa mendatang.
“Kami akan terus mengawal proses hukum dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami juga meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus-kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk mengusut pihak-pihak yang memberikan suap dan menerima aliran dana korupsi,” pungkas Oki Irawan.
AMPUH berharap gelombang penangkapan ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan penegakan hukum yang tegas dan sistem pencegahan yang kuat, kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dapat dipulihkan, dan pembangunan di daerah dapat berjalan tanpa hambatan korupsi.****
