JAKARTA – Polemik pemberitaan terkait jemaah umrah asal Kota Kendari yang terlantar di Madinah, Arab Saudi, dinilai mulai kehilangan proporsionalitas. Sejumlah narasi bahkan mencoba menyeret nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) seolah-olah persoalan tersebut merupakan tanggung jawab personal kepala daerah tingkat provinsi.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia Akril Abdillah menilai, pola pemberitaan seperti itu berlebihan, tidak objektif, dan cenderung membangun sentimen.
“Pertanyaannya sederhana, apa korelasi langsung kasus ini dengan gubernur? Ini adalah warga Kota Kendari. Maka sangat wajar jika wali kota yang pertama turun tangan,” tegas pernyataan Visioner Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Secara struktur pemerintahan, urusan perlindungan warga dalam konteks administratif menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Peran pemerintah provinsi bersifat koordinatif, fasilitatif, dan supervisi kebijakan, bukan sebagai eksekutor utama dalam setiap persoalan teknis yang terjadi di daerah.
Lebih lanjut, Akril menegaskan bahwa tidak ada korelasi yang komprehensif yang dapat menghubungkan kasus jemaah umrah terlantar dengan visi “Religius” pasangan ASR–Hugua. Visi religius dalam konteks pemerintahan berbicara mengenai tata kelola berbasis nilai, integritas birokrasi, pelayanan publik yang beretika, serta pembangunan sosial keagamaan secara sistemik bukan intervensi langsung terhadap setiap persoalan teknis yang terjadi akibat masalah penyelenggara perjalanan.
“Mengaitkan kasus ini dengan visi religius ASR–Hugua adalah penarikan kesimpulan yang terlalu jauh dan tidak memiliki landasan argumentasi yang utuh. Itu dua konteks yang berbeda,” tegasnya.
Akril juga menyoroti langkah konkret yang telah dilakukan Direktur Utama Bank Sultra dalam membantu pembiayaan akomodasi jemaah selama berada di Madinah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa unsur Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam.
