“Kenapa enggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saksi di pengadilan?” tegasnya.
Lebih lanjut, Zaid menilai bahwa legitimasi putusan pengadilan terhadap Tom layak dipertanyakan pasca pengakuan tersebut. Ia menuding telah terjadi praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak transparan.
“Dengan diakuinya bahwa perintah itu berasal dari Presiden, maka kecurigaan publik dan kami sebagai tim hukum bahwa telah terjadi penegakan hukum yang tidak baik dan cenderung diskriminatif, kini bisa jadi terbukti,” ujarnya.
Laporan ke MA ini dilakukan guna meminta evaluasi terhadap proses hukum yang disebut cacat sejak awal. Tim hukum berharap Mahkamah Agung dapat mengkaji ulang kredibilitas majelis hakim yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.
