JAKARTA, – Pekan ini publik dihebohkan dengan perbincangan soal posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7). Sejumlah foto yang beredar menunjukkan Gibran tidak duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, melainkan di deretan menteri. Momen itu lantas memicu spekulasi di ruang publik, terutama di media sosial.
RKIH Muda menilai kegaduhan ini berlebihan dan tidak mendasar. Pengurus RKIH Muda, Romadhon, menyatakan bahwa mayoritas publik Indonesia sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa pengaturan posisi duduk dalam rapat kabinet adalah urusan teknis yang lazim terjadi, bukan simbol politik apalagi indikasi keretakan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Rakyat kita cerdas. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang hanya konsumsi publik yang tidak perlu digembar-gemborkan,” ujar Romadhon, Rabu (22/7). “Isu ini hanya akan menjadi hiburan bagi mereka yang memang mencari sensasi. Yang lain, sudah paham dan tidak peduli.”
Pernyataan Romadhon merujuk pada klarifikasi resmi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang telah menjelaskan bahwa pengaturan posisi duduk Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada kebutuhan teknis. Presiden memerlukan akses langsung ke teleprompter untuk menyampaikan pidatonya, sehingga ditempatkan di posisi tengah yang memudahkan akses tersebut.
