Oleh: Akril Abdillah (Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia)
KENDARI- Perayaan HUT ke-62 Sulawesi Tenggara yang dibalut dalam tema “Harmoni Sultra: Produktif untuk Sultra Sejahtera” bukan sekadar seremoni tahunan. Di balik kemeriahan pawai budaya, geliat UMKM, hingga semarak hiburan rakyat, ada satu momen yang justru terasa lebih bermakna yakni ketika Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Wakatobi.
Sekilas, permintaan maaf itu mungkin terdengar sederhana. Namun dalam praktik kepemimpinan, langkah tersebut bukan hal yang lazim. Tidak banyak pemimpin yang secara terbuka mengakui adanya kekecewaan publik, apalagi dalam forum resmi dan di tengah perayaan besar.
Perubahan lokasi pelaksanaan HUT Sultra dari Wakatobi ke Kendari memang dilandasi alasan teknis. Namun, keputusan administratif sering kali meninggalkan ruang emosional di masyarakat. Harapan yang sudah terbangun, kebanggaan menjadi tuan rumah, hingga ekspektasi ekonomi lokal semuanya tidak bisa diukur hanya dengan pertimbangan teknis semata.
Di titik inilah, permintaan maaf menjadi penting. Ia bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan bahwa kebijakan publik selalu memiliki dampak sosial yang nyata.
Lebih dari itu, langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp5 miliar serta dukungan infrastruktur untuk Wakatobi menunjukkan bahwa permintaan maaf tersebut tidak berhenti pada kata-kata. Ada upaya menghadirkan solusi konkret sebagai bentuk tanggung jawab.
