Oleh: Azral Hardy
Dunia, termasuk Indonesia setiap tahun selalu memperingati Hari Buruh Internasional. Seperti biasa, jalanan akan dipenuhi aksi buruh, spanduk tuntutan, dan pidato tentang keadilan sosial. Tetapi di tengah peringatan itu, ada pertanyaan penting yang layak diajukan: apakah negara benar-benar masih mendengar suara buruh, atau justru lebih sibuk mengurus stabilitas politik kekuasaan?
Pertanyaan ini menjadi relevan karena kondisi buruh hari ini tidak sedang baik-baik saja. Gelombang PHK terus terjadi. Daya beli masyarakat melemah. Lapangan kerja formal semakin sulit. Sementara sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal—bekerja tanpa kepastian upah, tanpa jaminan sosial memadai, dan tanpa perlindungan yang kuat.
Di saat situasi ekonomi rakyat sedang tertekan, publik justru melihat energi pemerintah lebih banyak terserap pada urusan politik kekuasaan.
Sejak pasca-Pemilihan Presiden Indonesia 2024, arah politik nasional terlihat sangat fokus pada menjaga stabilitas koalisi dan mengakomodasi kepentingan elite politik. Jabatan publik dibagi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan merawat dukungan politik. Akibatnya, perhatian terhadap persoalan mendasar rakyat—terutama buruh dan pekerja kecil—terlihat semakin melemah.
Hal itu tampak dari seringnya perombakan kabinet dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam waktu yang bahkan belum genap dua tahun pemerintahan berjalan, reshuffle kabinet sudah dilakukan hingga lima kali.
Tentu reshuffle bisa dianggap bagian dari evaluasi pemerintahan. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya: apakah pergantian menteri itu benar-benar untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyat, atau lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan politik dan kelompok pendukung kekuasaan?
Sementara elite sibuk mengatur posisi politik, buruh menghadapi kenyataan yang semakin berat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Artinya, jutaan pekerja hidup dalam ketidakpastian setiap hari. Mereka menjadi penggerak ekonomi nasional, tetapi hidup tanpa rasa aman.
