JAKARTA,— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Indonesia (ALIMASI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu, (29/10/2025). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Bekukan RKAB Cinta Jaya – Bersihkan Mafia Tambang dari Bumi Sultra” serta “Stop Dokumen Terbang Ore Ilegal!”, sebagai bentuk protes terhadap dugaan keterlibatan PT Cinta Jaya dalam praktik penyalahgunaan izin pertambangan.
Ketua Umum ALIMASI, Ardiansyah, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera mencabut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Cinta Jaya.
Menurutnya, perusahaan tersebut diduga kuat menjadi fasilitator dokumen terbang dan melakukan penyewaan Jetty (dermaga) kepada pihak lain untuk memuluskan kegiatan pemuatan dan pengiriman ore nikel ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Kami menolak praktik mafia tambang yang merusak tatanan hukum dan ekonomi daerah. PT Cinta Jaya harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan RKAB dan penyewaan Jetty yang merugikan keuangan negara. Menteri ESDM jangan diam, segera cabut izin dan tindak tegas semua pihak yang terlibat,” tegas Ardian di sela aksi.
Dalam pernyataannya, ALIMASI menyebut bahwa praktik penggunaan dokumen terbang telah menjadi modus klasik kejahatan tambang, di mana sejumlah pihak memanfaatkan RKAB dari perusahaan tertentu untuk melindungi aktivitas pengangkutan ore nikel yang tidak memiliki izin resmi.
Selain menyebabkan kebocoran penerimaan negara (PNBP dan pajak), praktik tersebut juga memperkuat jaringan mafia tambang yang bermain di balik lemahnya pengawasan daerah.
Dalam aksi tersebut, ALIMASI mengajukan enam poin tuntutan utama kepada Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum:
1. Cabut RKAB PT Cinta Jaya atas dugaan praktik dokumen terbang dan penyewaan Jetty yang merugikan keuangan negara.
2. Periksa dan tangkap NY sebagai pengendali PT Cinta Jaya atas dugaan kejahatan pengelolaan tambang ilegal.
