JAKARTA – Gelombang desakan pengusutan dugaan skandal tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memanas. Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) bersiap menggelar aksi unjuk rasa Jilid II dengan mengepung Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Aksi lanjutan ini merupakan bentuk konsistensi pengawalan publik atas mandeknya penanganan dugaan kejahatan sektor sumber daya alam yang dinilai merugikan keuangan negara dan merusak tatanan demokrasi daerah.
Dalam gerakan Jilid II kali ini, JATI secara tegas mendesak Kejagung RI untuk mempercepat pemanggilan Bupati Muna Barat berinisial DW dalam pusaran dugaan korupsi tambang di Sultra yang terafiliasi dengan AK.
Jenderal Lapangan aksi JATI, Alwin Hidayat, menilai penyidik Kejagung RI tidak boleh mengulur waktu lebih lama lagi dan harus segera melayangkan surat panggilan resmi kepada DW. Pihaknya secara khusus menyoroti dugaan rekam jejak DW saat masih aktif menjabat sebagai Direktur di dua perusahaan tambang nikel, yakni PT Arga Morini Indah (PT AMI) dan PT Arga Morini Indotama (PT AMINDO), pada rentang periode 2019–2023.
“Dalam aksi Jilid II ini, kami mendesak Kejaksaan Agung RI segera mempercepat pemanggilan dan pemeriksaan mendalam terhadap saudara DW yang diduga berada dalam pusaran kasus korupsi tambang di Sulawesi Tenggara dan terafiliasi dengan jaringan AK. Jangan sampai ada kesan pembiaran, perlindungan, atau tebang pilih dalam penegakan hukum”.
Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan pelanggaran tersebut, segera ambil langkah tegas berupa penangkapan dan penahanan demi kepentingan penyidikan,” tegas Alwin Hidayat dalam keterangan resminya.
