Tak berhenti pada desakan pemanggilan, Alwin turut menantang jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI untuk berani membongkar tuntas konstruksi perkara di balik dugaan keterlibatan DW. Menurutnya, penyidik perlu mendalami sejauh mana dugaan peran DW, baik sebagai aktor intelektual utama maupun sebagai operator lapangan dalam dugaan jaringan AK selama memegang kendali manajerial di PT AMI dan PT AMINDO.
Lebih jauh, Alwin juga melontarkan sorotan tajam terkait ke mana saja dugaan aliran dana gelap yang bersumber dari dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT AMI dan PT AMINDO mengalir. Pihaknya menduga kuat aliran dana tersebut mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai dan mengamankan rekomendasi partai politik secara masif, hingga memunculkan skenario calon tunggal melawan kotak kosong pada kontestasi Pilkada Muna Barat tahun 2024 lalu.
“Kejahatan pertambangan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Penyidik Kejagung RI wajib bergerak cepat melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara menyeluruh dan melakukan penyitaan sesuai koridor hukum terhadap rekening, properti, maupun harta benda lainnya milik yang bersangkutan, keluarga, serta pihak ketiga apabila terbukti bersumber dari dugaan aliran dana jaringan tambang AK,” ujar Alwin menandaskan.
Alwin memastikan, aksi Jilid II pada Senin besok akan membawa gelombang massa yang lebih besar sebagai peringatan keras agar institusi penegak hukum tetap tegak lurus pada pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara tersebut menyeret kepala daerah aktif.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih terus berupaya menghubungi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, Bupati Munar, serta jajaran manajemen PT AMI dan PT AMINDO untuk mendapatkan klarifikasi resmi, tanggapan, dan pemenuhan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
