JAKARTA – Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) kembali mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperluas penelusuran perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang menyeret nama Arif Kurniawan (AK). Kali ini, perhatian JATI tertuju pada rekam jejak DW, Bupati aktif Muna Barat, yang disebut pernah menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan tambang yang masuk dalam pusaran perkara tersebut.
Jenderal Lapangan JATI, Alwin Hidayat, menilai penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan struktur kepemilikan, pengendalian, dan operasional perusahaan.
Menurut Alwin, riwayat jabatan DW sebagai Direktur PT Arga Morini Indah (PT AMI) dan PT Arga Morini Indotama (PT AMID) pada periode 2019–2024 perlu menjadi perhatian penyidik. Terlebih, kedua perusahaan tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan usaha pertambangan yang tengah disorot.
JATI meminta Kejagung memeriksa dokumen pengangkatan dan pemberhentian direksi, perubahan kepemilikan saham, hingga transaksi keuangan perusahaan untuk memastikan siapa saja yang memiliki peran dalam aktivitas bisnis selama periode tersebut.
Enam Perusahaan Terafiliasi AK Ikut Menjadi Perhatian
Dalam perkembangan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Arif Kurniawan, Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR).
Keenam perusahaan tersebut adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Perusahaan-perusahaan itu disebut dijalankan melalui holding PT DDA bersama LEI.
Arif Kurniawan sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Bagi JATI, fakta mengenai keterkaitan sejumlah perusahaan itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh struktur perusahaan, termasuk mantan pengurus yang pernah memiliki kewenangan strategis.
Pernyataan DW Soal Pengunduran Diri Sejak 2023
Dalam pemberitaan SultraAktual.id, DW menyatakan dirinya sudah tidak lagi berada di perusahaan tersebut sejak 2023.
“Kalau itu urusan yang lain-lain, saya itu sejak 2023 sudah tidak di sana, sudah tidak di perusahaan itu, itu urusan manajemen lah itu,” ungkap DW sebagaimana dikutip media tersebut.
Pernyataan itu menjadi salah satu hal yang menurut JATI perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen resmi perusahaan. Alwin menilai penyidik harus memastikan kapan perubahan kepengurusan berlangsung dan bagaimana aktivitas perusahaan sebelum maupun sesudah perubahan tersebut.
Struktur Saham PT AMI dan Izin Tambang 2.834,96 Hektare
Selain riwayat direksi, JATI turut menyoroti struktur kepemilikan saham PT AMI berdasarkan data MO yang diperoleh.
Komposisi kepemilikan saham perusahaan tersebut tercatat terdiri atas PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 persen, PT Daidan Grup Indonesia sebesar 28 persen, PT Virtue Dragon Nickel Industry sebesar 24 persen, dan PT Rowan Sukses Investama sebesar 20 persen.
PT AMI juga tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 untuk kegiatan Operasi Produksi komoditas nikel dengan luas wilayah mencapai 2.834,96 hektare.
Sementara itu, susunan pengurus perusahaan dalam data MO mencantumkan MZ sebagai Komisaris, RDS sebagai Direktur, AFZ sebagai Direktur Utama, serta XS sebagai Direktur.
