JATI meminta penyidik tidak hanya memeriksa susunan pengurus saat ini, tetapi juga menelusuri seluruh perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner sejak 2017 hingga 2025.
Penggeledahan Sejumlah Lokasi Menjadi Bagian Penelusuran
Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT Arga Morini Indotama (AMID) yang disebut dalam pemberitaan penggeledahan di Kendari dan Buton Tengah.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi. Di antaranya sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di APL Tower dan Central Park.
JATI meminta hasil penelusuran dan penggeledahan tersebut dikembangkan untuk mengungkap hubungan antarbadan usaha, dokumen kepemilikan, transaksi keuangan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan.
Lima Tuntutan JATI kepada Kejagung
Atas perkembangan tersebut, Alwin Hidayat menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak Kejagung segera memanggil dan memeriksa DW serta mengambil tindakan hukum sesuai alat bukti terkait riwayat jabatannya sebagai Direktur PT AMI dan PT AMID pada periode 2020–2024.
Kedua, meminta Jampidsus menelusuri dugaan peran DW dalam jaringan perusahaan yang dikaitkan dengan AK, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan dalam pengendalian operasional maupun pengambilan keputusan perusahaan.
Ketiga, mendesak penyidik mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk dugaan aliran dana hasil aktivitas pertambangan PT AMI dan PT AMID. JATI juga meminta penyidik mengusut informasi mengenai dugaan aliran dana untuk memperoleh rekomendasi partai politik hingga memunculkan calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Muna Barat 2024.
Keempat, meminta Kejagung menelusuri dan melakukan penyitaan sesuai prosedur hukum terhadap rekening, properti, serta aset yang terbukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana, termasuk aset yang diduga dialihkan kepada keluarga maupun pihak ketiga.
Kelima, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap susunan direksi dan riwayat kepengurusan PT AMI dan PT AMID sepanjang 2017–2026.
Selain itu, JATI meminta penyidik memeriksa riwayat direksi dan komisaris, perubahan pemegang saham, hubungan kepemilikan antarbadan usaha, pihak yang mengendalikan keputusan operasional dan keuangan, aliran keuntungan, serta hubungan antara pengurus lama dan pengurus baru.
Alwin menegaskan bahwa penelusuran tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan bukti.
“Jangan sampai penanganan perkara hanya menyentuh sebagian pihak, sementara pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan justru tidak tersentuh. Kami menantang Kejaksaan Agung untuk membuka secara terang seluruh mata rantai dugaan kejahatan pertambangan ini,” tegas Alwin.
Ia menambahkan, JATI akan terus mengawal perkembangan perkara dan meminta Kejagung memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah penyidikan terhadap jaringan perusahaan tambang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut JATI, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Penelusuran terhadap struktur perusahaan, riwayat kepengurusan, kepemilikan aset, dan aliran keuangan harus dilakukan agar perkara dapat diungkap secara menyeluruh.
Seluruh dugaan terhadap DW maupun pihak lainnya tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tidak bersalah harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
