Di sisi lain, ekonomi digital melahirkan jenis pekerja baru: pengemudi ojek daring, kurir aplikasi, dan pekerja platform digital. Mereka disebut “mitra”, tetapi sering kali bekerja tanpa perlindungan yang jelas. Pendapatan mereka tergantung algoritma. Jam kerja panjang tidak menjamin penghasilan layak.
Apakah Negara sudah benar-benar hadir untuk memberikan perlindungan yang kuat?
Padahal tantangan ke depan jauh lebih besar. Disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan mulai mengancam banyak jenis pekerjaan. Tetapi program pelatihan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan masih berjalan lambat. Janji-janji besar tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas yang disampaikan saat kampanye dulu belum benar-benar terasa di lapangan.
Inilah yang membuat banyak buruh mulai merasa bahwa politik hanya ramai menjelang pemilu, tetapi sunyi ketika rakyat membutuhkan perlindungan nyata.
Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah. Negara tidak cukup hanya hadir dalam pidato dan seremoni. Negara harus hadir dalam kebijakan yang nyata: menciptakan pekerjaan layak, melindungi pekerja informal, memperkuat jaminan sosial, dan menyiapkan buruh menghadapi perubahan teknologi.
Karena pada akhirnya, stabilitas politik tidak akan berarti banyak jika rakyat terus hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah boleh sibuk menjaga koalisi. Elite boleh sibuk berbagi kursi kekuasaan. Tetapi jika buruh terus merasa ditinggalkan, maka yang tumbuh bukan hanya ketimpangan ekonomi, melainkan juga rasa kecewa sosial yang perlahan menumpuk.
Dan sejarah menunjukkan, tidak ada negara yang bisa kuat jika pekerjanya terus merasa tidak diperjuangkan.
