“Pembangunan jalan harus memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” katanya.
Pada sektor pendidikan, gubernur menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik yang membebani masyarakat. Pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, harus dilakukan secara transparan dan tepat guna.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Saat ini, cakupan tersebut masih berada di angka sekitar 89 persen.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home). Namun, implementasinya tetap harus menjaga disiplin dan kinerja.
“Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tambahnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkasnya.
