Selain itu, sejumlah kepala sekolah juga dilaporkan mengalami kendala dalam pengurusan pensiun akibat ketidaksesuaian data penempatan dengan sistem administrasi BKN. Bahkan, kepala sekolah yang telah diberhentikan disebut masih tercatat sebagai kepala sekolah definitif dan tetap menerima tunjangan sertifikasi di sekolah sebelumnya.
FORPEPMA Sultra juga menyoroti persoalan data peserta ujian SD dan SMP yang masih menggunakan nama kepala sekolah lama sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah legalitas penandatanganan ijazah siswa tahun ajaran 2025/2026.
Tidak hanya itu, pengelolaan Dana BOS dan program revitalisasi sekolah di sejumlah sekolah disebut ikut terganggu akibat akses aplikasi yang masih menggunakan akun kepala sekolah sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, FORPEPMA Sultra mendesak BKN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas pelantikan ratusan kepala sekolah tersebut. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Kendari dan BKPSDM Kota Kendari segera memberikan kepastian hukum dan administrasi agar persoalan tersebut tidak semakin merugikan guru, kepala sekolah, maupun peserta didik.
Sebagai bentuk keseriusan, FORPEPMA Sultra menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian Negara apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian serius.
