“Kami tidak sedang memvonis seseorang berdasarkan rumor. Kami meminta adanya klarifikasi yang terang dan terbuka. Jika informasi itu tidak benar, bantah secara jelas. Tetapi jika nantinya terbukti, maka harus ada pertanggungjawaban moral,” tegas Rahman.
Ia juga menekankan bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara objektif dan semua pihak yang disebut dalam dugaan tersebut memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan.
Rahman menambahkan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan tidak hanya lahir dari kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dapat muncul ketika perilaku pejabat menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan kepatutan.
“Atas dasar itu kami mendesak Bupati Konawe Kepulauan memberikan klarifikasi secara menyeluruh agar polemik ini tidak terus berkembang di ruang publik,” ujarnya.
Forgema Sultra juga menyatakan bahwa apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan fakta dan bukti yang sah, maka pejabat yang bersangkutan perlu mempertimbangkan langkah pertanggungjawaban secara moral.
“Jabatan kepala daerah bukan tempat berlindung ketika kepercayaan publik runtuh. Jika terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai keteladanan seorang pemimpin, maka pertanggungjawaban moral harus diutamakan,” kata Rahman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak maupun pihak lain yang disebut dalam dugaan tersebut. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
