Jakarta – Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kementerian Diktidaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) terus menyuarakan tuntutan mereka terkait pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang tertunda sejak 2020. Namun, hingga kini, Kementerian Diktisaintek masih bungkam dan belum memberikan kejelasan.
Ketua Kornas Adaksi, Anggun Gunawan, menyesalkan sikap kementerian yang terkesan mengabaikan tuntutan mereka. Ia menyebut sejak Januari 2025, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan kepastian terkait pembayaran tukin, tetapi tak ada tanggapan yang memadai.
“Kami sudah menunggu sejak awal Januari, tetapi kementerian seakan menutup telinga. Setiap kali kami mencoba berdialog, tidak pernah ada pejabat yang menemui kami,” ujar Anggun dalam aksi yang digelar di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Adaksi mencatat bahwa kementerian baru menggelar sosialisasi terkait tukin pada 31 Januari 2025. Namun, pertemuan itu hanya melibatkan rektor, direktur, dan Kepala LLDikti, tanpa melibatkan langsung perwakilan dosen yang terdampak.
“Kami tidak pernah diundang untuk membahas persoalan ini secara langsung. Tidak ada komunikasi, tidak ada undangan resmi, bahkan pesan WhatsApp pun tidak pernah kami terima dari pejabat kementerian,” tegas Anggun.
