Kamasta Bakal Datangi ESDM, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
Tidak hanya menempuh jalur hukum, KAMASTA juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 20 November 2026, sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol sosial terhadap perusahaan serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan dan ketenagakerjaan.
Dalam agenda tersebut, KAMASTA berencana mendatangi Dirtipidter Bareskrim Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Kepada Kementerian ESDM, KAMASTA akan mendesak pemeriksaan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab KTT PT KDI. Apabila ditemukan pelanggaran, KAMASTA meminta sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan, termasuk evaluasi pengesahan KTT apabila memenuhi dasar hukum yang berlaku.
Kepada Kementerian Ketenagakerjaan, KAMASTA akan meminta pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait perlindungan pekerja dan pelaksanaan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
Sementara itu, kepada BPJS Ketenagakerjaan, KAMASTA akan meminta verifikasi atas dugaan adanya pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta, sekaligus meminta kejelasan mengenai perlindungan jaminan sosial dan hak-hak pekerja maupun keluarga korban sesuai ketentuan.
KAMASTA juga menilai bahwa persoalan tersebut perlu ditelusuri dengan memperhatikan hubungan kerja sama operasional antara PT KDI dan PT Reskita Mining Indonesia, termasuk pembagian tanggung jawab terhadap pekerja. Seluruh dugaan terkait status kepesertaan dan kewajiban perusahaan harus diperiksa berdasarkan dokumen serta data resmi.
Ramadhan menegaskan bahwa KAMASTA tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindak lanjut konkret dari instansi berwenang.
“Jumat, 20 November 2026, kami akan turun melakukan aksi demonstrasi. Kami juga akan menempuh langkah pelaporan ke Dirtipidter Bareskrim Polri serta mendatangi ESDM, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin ada kejelasan, bukan pembiaran; ada pertanggungjawaban, bukan saling melempar kewajiban,” ungkap Ramadhan.
Ia menambahkan, keselamatan pekerja harus ditempatkan sebagai kewajiban mendasar dalam setiap kegiatan pertambangan.
“Nyawa pekerja bukan angka statistik. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa, setiap fakta harus diungkap, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. KAMASTA akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum dan tindak lanjut dari seluruh instansi yang berwenang,” tutup Ramadhan.












