KAMPUD bersama mahasiswa dan pemuda di berbagai daerah turun ke jalan, bukan karena suka demo. Kami turun karena paru-paru rakyat tidak bisa berdemo. Kami mengumpulkan data, mendokumentasikan titik api, mendampingi warga yang sakit. Tapi perjuangan ini tidak bisa hanya di pundak mahasiswa. Ini tanggung jawab negara. Kalau mahasiswa yang harus jadi pemadam, lalu apa kerja pemerintah?
“Kami tidak butuh simpati. Kami butuh tindakan. Setiap hari yang dilewatkan tanpa penegakan hukum adalah satu hari tambahan penderitaan bagi ibu-ibu yang anaknya batuk darah, bagi petani yang gagal panen karena kabut, bagi nelayan yang tidak bisa melaut karena jarak pandang. Pemerintah harus paham, ini bukan angka di laporan, ini nyawa,” tegas Andri.
“Kalau presiden dan menteri tidak mampu menindak korporasi pembakar, lebih baik mundur. Jangan biarkan rakyat menanggung dosa yang bukan perbuatannya. Kami mahasiswa dan pemuda akan terus mengawal. Kami tidak akan diam. Sebab diam berarti ikut membakar,” kritiknya.
Kebakaran hutan adalah cermin. Ia menunjukkan siapa yang dilindungi negara dan siapa yang dikorbankan. Ketika asap menutup langit, yang tersisa hanya dua pilihan: berpihak pada rakyat atau berpihak pada korporasi. Tidak ada jalan tengah. Sejarah akan mencatat siapa yang memilih apa, ketika hutan terbakar dan negara berpura-pura buta.
“Kami, KAMPUD, menyerukan: hentikan kriminalisasi warga, cabut izin perusahaan pembakar, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau negara tidak hadir, kami yang akan hadicr. Kami tidak takut. Yang kami takuti hanya satu—generasi berikutnya tidak lagi mengenal hutan, hanya tahu asapnya. Dan itu akan terjadi, kalau kita terus diam.”
