Menurut AP2 Indonesia, penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh pihak tanpa melihat latar belakang jabatan maupun kedudukan seseorang. Namun, setiap tindakan pemeriksaan tetap harus didasarkan pada prosedur hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fardin menyebut, kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.
Atas dasar itu, AP2 Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dengan menyampaikan aspirasi secara konstitusional kepada Kejaksaan Agung RI. Mereka berharap lembaga penegak hukum segera memberikan perhatian terhadap informasi yang disampaikan dan melakukan langkah sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu. Kami meminta semua informasi diuji secara terbuka dan profesional. Jika memang ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang berkaitan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Fardin Nage.
AP2 Indonesia menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan dorongan agar aparat penegak hukum melakukan klarifikasi dan pendalaman, bukan bentuk penetapan kesalahan terhadap pihak-pihak yang disebutkan sebelum adanya proses hukum.
