Skandal Proyek Pengaman Pantai Raha 28 Milyar, SIDALI Sultra Desak Menteri PU Copot Kabalai BWS IV Kendari

JAKARTA- Serikat Demokrasi dan Lingkungan (SIDALI) Sulawesi Tenggara hari ini telah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terkait dugaan masalah dalam pelaksanaan Proyek Pengaman Pantai Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
‎
‎Diketahui, aksi tersebut digelar serentak bersamaan yakni di Kantor BWS Sulawesi IV Kendari, Kejaksaan Tinggi Sultra dan Di Jakarta di Kantor Ditjen SDA Kementerian PU dan Kejaksaan Agung RI.
‎
‎Di jakarta, usai menyampaikan orasinya, sejumlah pemuda dan mahasiswa putra Daerah Sulawesi Tenggara tegas menyampaikan dalam forum Hearing sejumlah temuan visual yang menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta potensi penyimpangan dalam proyek yang bersumber dari APBN senilai Rp28 miliar dan dikerjakan oleh PT. Pinar Jaya Perkasa.
‎
‎Berdasarkan hasil hearing dan pemaparan data, massa aksi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Dirjen SDA untuk segera mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, serta melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab langsung atas proyek Pengaman Pantai Raha.
‎
‎Rekomendasi pencopotan tersebut dinilai sebagai langkah mendesak guna memulihkan tata kelola proyek APBN, menegakkan prinsip akuntabilitas, serta mencegah terulangnya praktik pembiaran terhadap proyek infrastruktur strategis yang menyangkut keselamatan masyarakat pesisir.
‎
‎Ditempat yang sama, Perwakilan Sekretariat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU turut apresiasi penyampaian pendapat oleh SIDALI Sultra. Pihaknya memastikan akan meninjau kembali apabila benar terjadi ketimpangan sesuai dugaan yang dikeluhkan.
‎
‎”Di kabupaten Muna ya, seperti itu ya, mungkin kami izin dari sini kami pelajari, tentu kami segera lakukan klarifikasi ke teman-teman balai, bahwa ini ada apa ya, benar ga ini, jika memang urgensinya seperti itu tentu kami juga biasanya kunjungan lapangan, barangkali begitu ya” ucapnya saat menerima Hearing bersama pihak Sidali Sultra di Gedung Center Ditjen SDA Kementerian PU, Jl Pattimura No 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
‎
‎Lebih lanjut, ia menerangkan, bahwa rencana kedepan masih terdapat progres lanjutan pembangunan di Kabupaten Muna. Untuk itu, kata dia, dengan adanya pengawasan dari sejumlah pemuda dan masyarakat maka akan berjalan lebih baik.
‎
‎”Apupun rekomendasi diskusi ini, tentu kami jadikan catatan dan akan ditinjau lebih lanjut. Oh iya nanti ada program Lanjutan, salah satunya di Maperaha ya kalau ngga salah, hanyakan kita ini terbatas, ada keterbatasan anggaran juga, sehingga memang serba hati-hati dan tentu harus detail”, lanjutnya.
‎
‎Untuk itu, Koordinator Sidalih Sultra, Ahmad Yahya Tikori, menegaskan bahwa proyek pengaman pantai bukan proyek biasa, melainkan infrastruktur vital yang berfungsi melindungi masyarakat dari abrasi dan ancaman bencana pesisir.
‎
‎”Segala bentuk kelalaian, pembiaran, atau penyimpangan dalam pelaksanaannya merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat dan tanggung jawab negara” tegas sapaan Bung AYT itu.
‎
‎Selain itu, pihaknya juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti laporan dan informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk melakukan penelusuran awal terhadap dugaan kerugian keuangan negara apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik.
‎
‎”Kami komitmen, tegas ya akan terus mengawal proses ini secara terbuka dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila rekomendasi yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait,” Tutupnya.