KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi menutup Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Asrama C Kantor BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat malam (12/12/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, para narasumber, instruktur, dan pelatih, serta peserta yang terdiri atas staf ahli, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, dan para Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra
Dalam sambutan penutupnya, Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekda Sultra menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kesamaan visi, arah, dan langkah dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Melalui sesi personal reflection yang menjadi bagian dari kegiatan ini, seluruh peserta diajak untuk kembali melihat peran strategis masing-masing, menilai sejauh mana kontribusi yang telah diberikan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan guna memperkuat kinerja birokrasi ke depan.
“Selama empat hari pelaksanaan kegiatan ini, kita telah mendapatkan berbagai materi yang sangat berharga dari para narasumber dengan perspektif strategis dan otoritatif. Materi yang saya sampaikan selaku Gubernur, serta yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, memberikan gambaran arah pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025, termasuk penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas belanja daerah, dan percepatan program prioritas berbasis potensi wilayah,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.
Lebih lanjut disampaikan, materi dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, konsistensi terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, serta penguatan akuntabilitas penggunaan APBD sesuai prinsip value for money. Sementara itu, materi dari Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengingatkan bahwa transformasi birokrasi tidak akan terwujud tanpa peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan kepemimpinan, kemampuan digital, dan etos pelayanan publik.
Sekda Sultra juga telah menyampaikan arah kebijakan tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan pentingnya konsolidasi data, integrasi perencanaan, serta percepatan implementasi agenda prioritas pembangunan. Kehadiran Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra, serta Tim Commit Foundation turut memberikan penguatan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan agenda stabilitas keamanan, supremasi hukum, dan sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
