JAKARTA, – Bupati Buton Selatan (Busel), Adios, kembali menjadi sorotan setelah beredarnya foto dirinya bersama pejabat Kejaksaan Agung. Di tengah derasnya tudingan praktik mafia proyek di Busel, langkah tersebut dianggap sebagian kalangan sebagai sinyal politik yang menimbulkan tanda tanya: sekadar silaturahmi atau bentuk manuver mencari perlindungan hukum?
Sejumlah laporan masyarakat menyebut dugaan praktik mafia proyek di Busel berlangsung sistematis dan terstruktur. Pola yang dimainkan melibatkan kontraktor lokal maupun luar daerah, pejabat dinas, hingga aktor politik yang diduga dekat dengan Bupati. Nama dua sosok berinisial NAS dan ID mencuat sebagai “pengendali proyek” yang kerap disebut memanfaatkan kedekatan dengan pucuk pimpinan daerah.
Kasus rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas senilai Rp1,45 miliar menjadi contoh nyata. Proyek yang seharusnya memberi manfaat besar bagi masyarakat justru dinilai hanya tambal sulam. Ketua DPRD Busel, Dodi Hasri, bahkan secara terbuka menyampaikan kekecewaan atas buruknya hasil pekerjaan tersebut.
Tak hanya itu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Busel juga ikut terseret. Laporan dari Masyarakat Anti Rekayasa (MAR) menuding adanya intervensi langsung dari Bupati kepada Pokja ULP untuk menggugurkan perusahaan peringkat pertama, demi mengamankan pemenang titipan.
“Kalau ada pemenang sah yang digugurkan dengan alasan tidak objektif, itu jelas rekayasa. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 melarang tegas persekongkolan dalam tender,” kata Ramadhan, Koordinator MAR di Jakarta, Minggu, 14/9/2025.
Ramadhan menegaskan, apabila benar arahan datang dari Bupati, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan berpotensi tindak pidana korupsi. “Pasal 3 UU Tipikor mengancam pelaku dengan hukuman seumur hidup,” ujarnya.
