JAKARTA – Irjen Ahrie Sonta Nasution tidak menerima begitu saja keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepadanya dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Langkah banding itu ditempuh setelah Ahrie menjalani persidangan etik selama hampir 11 jam. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan, Ahrie telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme banding sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ujar Johnny.
Ia menambahkan, permohonan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. Dalam proses itu, pembelaan yang disampaikan Ahrie akan menjadi bagian dari pemeriksaan.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” katanya.
Kasus yang menyeret Ahrie berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, awak media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
