Keempat, kurang transparansi. IndexMundi tidak menjelaskan jumlah responden per negara, mekanisme pembersihan data dari bot atau spam, dan kapan data terakhir diperbarui.
Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute mengidentifikasi fakta penting: data ini dipublikasikan sejak 11 Oktober 2015 dan tidak pernah diperbarui secara transparan.
Ahli hukum Prof. Romli Atmasasmita dan analis politik Boni Hargens menduga ada agenda di balik produksi data ini: merendahkan kebijakan pemerintahan Prabowo dan melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan Polri.
“Ini bagian dari perang informasi. Data cacat diviralkan untuk menurunkan kepercayaan publik pada institusi Polri,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn, dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026) di Jakarta.
Bandingkan dengan survei ilmiah: Litbang Kompas mencatat kepercayaan publik ke Polri naik ke 82,4% dan kepuasan naik ke 67,6%. Jauh berbeda dengan klaim 296 netizen.
“Publik harus cerdas. Jangan termakan angka tanpa metodologi. Ini bukan survei, ini jajak pendapat liar yang sengaja diviralkan untuk menyerang institusi negara,” pungkas Romadhon.
