Pemicu utama kemarahan publik adalah kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan prinsip-prinsip pasifisme, termasuk pencabutan larangan ekspor senjata mematikan. Selain itu, tekanan geopolitik dari sekutu seperti Amerika Serikat juga dinilai turut mendorong perubahan arah kebijakan pertahanan Jepang.
Di sisi lain, Perdana Menteri Sanae Takaichi dan kubu konservatif berpendapat bahwa revisi konstitusi diperlukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara, terutama menghadapi ancaman regional seperti Korea Utara dan meningkatnya pengaruh militer China.
Namun, langkah tersebut tidak mudah. Untuk mengubah konstitusi, pemerintah harus memperoleh dukungan dua pertiga parlemen serta persetujuan mayoritas rakyat melalui referendum nasional.
Pengamat menilai meningkatnya konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah, justru membuat sebagian masyarakat Jepang semakin ingin mempertahankan identitas damai negaranya.
Aksi lintas generasi ini menunjukkan bahwa perdebatan soal masa depan konstitusi Jepang masih akan terus berlangsung. Bagi para demonstran, Pasal 9 bukan sekadar aturan hukum, tetapi simbol komitmen Jepang untuk tidak kembali ke masa lalu yang penuh konflik.
