“Jika pejabat yang dilantik tidak sah secara hukum, maka penandatanganan SPD, SPM, SP2D, pengesahan belanja, pembahasan dan keputusan TAPD, serta dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi tidak sah dan tidak memiliki dasar kewenangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung status Sekda definitif Buteng, Konstantinus Bukide, yang hingga kini belum menerima surat keputusan pemberhentian. Menurutnya, selama belum ada SK resmi, Konstantinus masih menjabat sebagai Sekda yang sah.
“Selama belum diberhentikan, maka Pak Kostan masih Sekda yang sah,” ungkapnya.
Asrun mengakui bahwa Konstantinus Bukide memang pernah mengajukan pengunduran diri, namun surat tersebut telah dicabut secara resmi pada 3 Juni 2025. Ia bahkan menunjukkan dokumen pencabutan peng
