KPK menjerat Bupati Kolaka Timur( Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka penerimaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Andi Merya diduga menerima suap Rp 250 juta.
Mantan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur divonis 3 bulan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Andi terjerat kasus dugaan suap pengurusan persetujuan dana Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021.
6.Rusman Emba (Mantan Bupati Muna)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusman Emba sebagai tersangka dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021-2022.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan La Ode Muhammad Rusman Emba terbukti bersalah karena melakukan suap untuk pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri pada periode 2021-2022. La Ode Muhammad Rusman Emba divonis 3 tahun penjara dan denda sebeaar Rp200 juta.
7.Arusani (Mantan Bupati Buton Selatan)
Mantan Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari, Kamis (13/6/2024). Lebih rendah 1 tahun dari 10 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kerja keras Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan membongkar dugaan korupsi di Busel. Kasus itu terkait belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan bandara kargo di Kabupaten Busel tahun 2020.
8.Agus Syafei (Mantan Bupati Buton Selatan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat. Sebelumnya, Agus Feisal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, didakwa menerima suap Rp 578 juta dari Tony Kongres dan Simon Liong. Uang itu dimaksud agar Tony dan Simon mengerjakan proyek pembangunan di Kabupaten Buton Selatan.
