Upaya pemakzulan ini bukan yang pertama. Akhir tahun lalu, anggota DPR Demokrat Delia Ramirez juga pernah mengajukan langkah serupa di tengah operasi penegakan imigrasi besar-besaran di Chicago.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menepis keras langkah tersebut. Seorang juru bicara DHS menyebut upaya pemakzulan sebagai tindakan politis yang tidak sensitif di tengah meningkatnya ancaman terhadap aparat.
“Ketika petugas ICE menghadapi peningkatan serangan hingga 1.300 persen, Rep. Kelly justru sibuk dengan pertunjukan politik dan penggalangan dana, bukan membersihkan distrik Chicago yang penuh kejahatan,” kata juru bicara DHS dalam pernyataan resminya. “Departemen ini bekerja melindungi rakyat Amerika di bawah kepemimpinan Menteri Noem.”
Meski kemarahan terhadap kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Trump kian menguat di kalangan Demokrat, partai tersebut belum sepakat soal strategi. Pimpinan Demokrat di DPR belum secara resmi mendukung upaya pemakzulan Kelly, yang dinilai kecil peluangnya lolos di DPR yang dikuasai Partai Republik.
Sebagian Demokrat mendorong pendekatan lain, termasuk menggunakan tenggat pembahasan anggaran pemerintah untuk membatasi atau memangkas pendanaan ICE.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan semua opsi masih terbuka. Ia menyebut Kristi Noem “sama sekali tidak memenuhi syarat” menjabat, tetapi meragukan apakah pemakzulan merupakan langkah paling efektif.
Pada 2024, DPR yang dikuasai Partai Republik memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri pemerintahan Joe Biden, Alejandro Mayorkas, dalam langkah yang mematahkan preseden politik. Namun Senat kemudian menolak dakwaan tersebut karena dinilai tidak memenuhi unsur “kejahatan berat atau pelanggaran serius”.
Dalam sistem politik AS, pemakzulan memerlukan mayoritas suara di DPR untuk meloloskan dakwaan dan dua pertiga suara di Senat untuk menjatuhkan hukuman pemecatan.
Dengan konstelasi politik saat ini, upaya pemakzulan terhadap Kristi Noem diperkirakan lebih menjadi sinyal politik ketimbang ancaman langsung terhadap posisinya. Namun kasus penembakan di Minneapolis telah memperdalam perdebatan nasional soal batas kewenangan aparat imigrasi federal dan akuntabilitas pemerintah pusat terhadap warga sipil.
