JAKARTA – Jaringan Advokasi Lingkungan dan Anti Korupsi (JALAK) melayangkan somasi keras terkait dugaan pelanggaran serius dalam proses penunjukan pimpinan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Organisasi pengawas publik ini mengancam akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak ada tindakan korektif dalam sepekan.
Ketua JALAK, Aldi Ramadhan, menegaskan bahwa somasi ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sipil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pihaknya mengaku telah mengantongi informasi dan dokumentasi terkait sejumlah kejanggalan dalam rotasi pejabat tersebut.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa proses pengangkatan pejabat dilakukan tanpa mekanisme asesmen resmi atau fit and proper test yang lazim berlaku bagi jabatan eselon II. Ini preseden buruk bagi meritokrasi,” tegas Aldi dalam keterangan resminya, ( Senin ,24 November 2025 ) .
Dalam poin somasinya, JALAK menyoroti isu sensitif terkait dugaan “tukar guling” jabatan. Aldi memaparkan adanya dugaan gratifikasi berupa hibah tanah yang disinyalir berkaitan erat dengan penunjukan jabatan strategis.
“Ada dugaan pemberian fasilitas berupa tanah yang kemudian dikaitkan dengan upaya memuluskan posisi tertentu. Ini berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi untuk mendapatkan fasilitas jabatan,” ungkapnya.
Selain itu, JALAK juga mengungkap dugaan adanya hubungan istimewa non-dinas antara pejabat yang diangkat dengan Menteri Agama, serta manuver lobi-lobi politik yang melibatkan permintaan dukungan kepada pegawai demi mengamankan kursi jabatan.
Atas temuan tersebut, JALAK mengajukan lima tuntutan utama kepada Kementerian Agama:
1 . Pencopotan Jabatan: Mendesak pencopotan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sultra karena dinilai memicu kegaduhan publik dan erosi kepercayaan masyarakat.
