Konawe Selatan — Konflik antarwarga kembali memanas di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai buntut dari aktivitas operasional perusahaan PT Galangan Moramo Maelo (GMM) yang menggunakan jalan desa sebagai jalur operasional. Konflik yang telah berlangsung cukup lama ini kembali pecah hingga menyebabkan bentrokan fisik antarwarga yang pro dan kontra terhadap keberadaan perusahaan.
Polemik bermula dari penggunaan jalan umum oleh kendaraan perusahaan yang tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, namun juga dampak lingkungan bagi warga sekitar. Dalam upaya penyelesaian, Polsek Moramo Utara bersama pemerintah desa sempat memediasi pertemuan antara pihak perusahaan dengan warga, yang akhirnya melahirkan kesepakatan: perusahaan diwajibkan membangun jalan khusus dalam jangka waktu enam bulan.
Namun, kesepakatan tersebut hingga kini tidak dijalankan oleh pihak perusahaan. Bahkan, tindakan perusahaan yang terus menggunakan jalan desa (sekarang sudah naik status menjadi jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati 2023) dan mengabaikan hasil mediasi itu dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap otoritas desa dan aspirasi masyarakat terdampak. Kekecewaan dan kemarahan warga semakin meningkat setelah Kepala Desa Tanjung Tiram, Habir, yang sebelumnya vokal membela warga, kini dinilai berpihak pada perusahaan.
“Kami kecewa, karena kesepakatan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Tanjung Tiram diabaikan begitu saja. Ini jelas pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Haliman, salah satu tokoh masyarakat desa, Jum’at, 23/5/2025.
Ironisnya, pada malam bentrokan, kendaraan perusahaan tetap dipaksakan masuk dengan pengawalan dari sekelompok warga yang pro-perusahaan. Akibatnya, gesekan antarwarga pun tak terhindarkan. Sejumlah warga yang menolak keberadaan perusahaan mengalami luka-luka, bahkan dilaporkan menjadi korban kriminalisasi melalui laporan yang dilayangkan salah satu humas perusahaan ke Polda Sultra.
Situasi memanas ini juga diwarnai dengan kehadiran aparat kepolisian dari Polsek hingga Polres Konawe Selatan yang turun langsung ke lokasi. Sayangnya, kehadiran aparat tidak mampu meredam bentrokan yang sudah telanjur pecah.
“Polisi seharusnya bisa mencegah konflik seperti ini, apalagi kondisi sudah malam dan situasi tidak kondusif. Kenapa kendaraan perusahaan masih dibiarkan masuk?” tambah Sulistiana, warga lainnya.
Masyarakat yang terdampak mendesak Bupati Konawe Selatan dan DPRD setempat agar segera turun tangan sebelum situasi semakin memburuk dan menelan lebih banyak korban. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk menghalangi investasi, tetapi untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.
