JAKARTA – Tongkat komando Polri resmi berpindah tangan. Mabes Polri menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kapolri dan Wakapolri pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan kepemimpinan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto, sementara posisi Wakapolri diserahterimakan dari Jenderal Dedi Prasetyo kepada Komjen Wahyu Hadiningrat.
Suyudi bukan nama asing di korps Bhayangkara. Sebelumnya ia menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kini ia dipercaya memimpin institusi yang tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. Prosesi sertijab ditandai dengan penyerahan panji-panji Polri dan tongkat komando—simbol bahwa tanggung jawab besar telah resmi berpindah.
Edi Homaidi, Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), menyambut pergantian ini dengan catatan kritis. “Setiap Kapolri baru selalu datang membawa janji. Rakyat sudah hafal retorikanya. Yang ditunggu bukan pidato, tapi bukti,” ujar Edi kepada wartawan, Sabtu (3/10).
Suyudi memang membawa segudang janji. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, ia memaparkan enam komitmen utama: menghentikan rekayasa perkara, menghidupkan semangat Hoegeng, membersihkan rekrutmen dari titipan, memperbaiki pelayanan publik, menghapus pola no viral no justice, dan mewujudkan doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia bahkan menegaskan bahwa 100 hari pertamanya “bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program,” melainkan fase membuktikan arah.
Edi Homaidi menilai janji-janji itu terdengar manis di atas kertas. “Soal rekayasa perkara, kita ingat Ferdy Sambo. Soal kekerasan berlebih, kita ingat Kanjuruhan. Soal no viral no justice, rakyat kecil yang paling merasakan getirnya. Apakah Kapolri baru berani menyentuh itu semua?” tanyanya.
